1. Peraturan – peraturan yang
berkaitan dengan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dapat
diunduh disini
No
|
Peraturan
|
Tentang
|
Unduh
|
1
|
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
|
Hukum Acara Pidana
|
|
2
|
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
|
Pemasyarakatan
|
|
3
|
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
|
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
|
|
4
|
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
|
Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
|
|
5
|
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 19 Tahun 2013
|
perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tantang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
|
|
6
|
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
16 Tahun 2014
|
Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang
Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
|
|
7
|
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983
|
Organisasi dan Tata
Kerja RUTAN dan RUPBASAN
|
|
8
|
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015
|
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan
dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
|
2. Peraturan – peraturan Lain
No
|
Peraturan
|
Tentang
|
Unduh
|
1
|
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
|
Aparatur Sipil Negara
|
|
2
|
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
|
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
|
|
3
|
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016
|
ORTA KEMENKUMHAM
|
|
4
|
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
|
|
5
|
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2017
|
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
|
|
6
|
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017
|
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
|
|
7
|
Peraturan Bersama KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KPK,MENKUMHAM, MA,MENKEU Tahun 2011
|
Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan basan dan Baran
|